Syarat & Ketentuan Purchase Order (DDPI300)
PT SKS Listrik Kalimantan - Member of DSS Power|
SKS
PT SKS LISTRIK KALIMANTAN
Member of DSS Power |
LAMPIRAN PURCHASE ORDER / ATTACHMENT TO PURCHASE ORDERSYARAT & KETENTUAN / TERMS AND CONDITIONS |
| Dengan menandatangani Purchase Order (“PO”), Pemasok (sebagaimana didefinisikan di dalam PO) setuju untuk tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut (“Syarat dan Ketentuan”): | By signing a Purchase Order (“PO”), the Supplier (as defined in the PO) agrees to be subject to the following terms and conditions (“Terms and Conditions”): |
| 1. PO adalah dokumen yang sah untuk dimulainya pelaksanaan pengadaan barang (“Barang”) dan/atau jasa (“Jasa”) sebagaimana disebutkan dalam PO (selanjutnya disebut “Pekerjaan”) dan berlaku sah setelah ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan PO ini. | 1. PO is a valid document for the commencement of the implementation of the procurement of goods (“Goods”) and/or services as described in the PO (“Services”) (further referred to as the “Work”) and is valid after being signed by the Parties in accordance with the provisions of this PO. |
| 2. Nomor PO harus disebutkan untuk semua korespondensi terkait, termasuk dokumen pengiriman dan tanda pengiriman. | 2. The PO number has to be stated for all the related correspondence, delivery documents, delivery marks. |
| 3. PO dikirimkan oleh Perusahaan (sebagaimana didefinisikan dalam PO) melalui email kepada Pemasok. Apabila Pemasok tidak memberikan konfirmasi persetujuannya atas PO ini dengan mengembalikan 1 (satu) rangkap PO yang sudah ditandatangani oleh wakilnya yang sah dan berwenang menurut hukum, dalam bertindak untuk dan atas nama Pemasok, dan mengirimkannya kembali melalui email kepada Perusahaan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah diterimanya PO oleh Pemasok, maka Pemasok dianggap telah menerima dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PO ini (deemed accepted). Bagaimanapun, atas diskresi Perusahaan, Perusahaan berhak membatalkan PO apabila Perusahaan tidak menerima PO yang ditandatangani Pemasok dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah diterimanya PO oleh Pemasok, tanpa kompensasi apapun kepada Pemasok. | 3. PO is sent by the Company (as defined in the PO) by email to the Supplier. If the Supplier does not confirm its approval of this PO by returning 1 (one) copy of the PO which has been signed by its legal and authorized representative, acting for and on behalf of the Supplier, and sending it back via email to the Company within 3 (three) calendar days after receipt of the PO by the Supplier, the Supplier is deemed to have accepted and agreed to the terms stated in this PO (deemed accepted). Nevertheless, at the Company’s discretion, the Company reserves the right to terminate the PO if the Company does not receive the PO signed by the Supplier within 3 (three) calendar days as of the receipt of the PO by the Supplier, without any compensation to the Supplier. |
| 4. Harga dari Barang dan/atau Jasa yang disebutkan dalam PO ini merupakan harga yang disetujui Perusahaan dan Pemasok (“Harga”). Dalam hal PO merupakan pembelian Barang, maka harga dari Barang tersebut sudah termasuk biaya pengiriman ke alamat lokasi pengiriman Barang sebagaimana ditetapkan dalam PO dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan secara tertulis. | 4. The price of the Goods and/or Services mentioned in this PO is the price agreed by the Company and the Supplier (“Price”). In the event that the PO is a purchase of goods, then the price of the goods includes shipping costs to the delivery location of the Goods as stipulated in the PO, and Value Added Tax (VAT) unless otherwise determined by the Company in writing. |
| 5. Harga yang disebutkan dalam PO bersifat tetap dan tidak terdapat kenaikan harga. Harga yang tercantum di PO sudah termasuk segala macam pajak yang dapat dikenakan oleh negara domisili Pemasok. | 5. The prices stated in the PO are fixed and subject to no escalation. The Price already includes all kind of taxes which may be imposed by the resident country of the Supplier. |
| 6. Apabila berlaku, setiap biaya bank dan semua biaya perubahan L/C, kecuali bank penerbit L/C, menjadi tanggungan Pemasok. | 6. Whenever applicable, any bank charges and all L/C amendment charges, except L/C issuing bank charge, shall be for the account of Supplier. |
| 7. Barang yang tercakup dalam PO harus dikemas dan dilindungi oleh Pemasok sesuai dengan standar industri yang berlaku umum dan aman sesuai kaidah keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L). Pemasok harus memastikan bahwa setiap paket Barang yang dikirimkan dalam kondisi yang dapat diterima oleh Perusahaan pada saat kedatangan di tempat Perusahaan tanpa ada cacat misalnya patah, rusak akibat benturan/handling, karat, dll. | 7. Goods covered by the PO shall be packed and preserved by the Supplier in accordance with generally accepted industry standard and safe in accordance with Occupational Health, Safety and Environment. The Supplier shall ensure that each package of Goods is in a condition acceptable to the Company upon arrival at the Company's premises without any defects for instance break, dent due to handling, corrosion, etc. |
| 8. Istilah pengiriman yang tercantum dalam PO harus ditafsirkan sesuai dengan versi INCOTERMS (2000), yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu. | 8. The delivery term stated in the PO shall be interpreted in accordance with INCOTERMS (2000) edition, published by International Chamber of Commerce, as the same maybe amended from time to time. |
| 9. Semua Barang dan/atau Jasa yang diserahkan Pemasok kepada Perusahaan berdasarkan PO ini akan tunduk pada hasil inspeksi Perusahaan. Perusahaan berhak untuk memeriksa Barang selama proses fabrikasi dan pada saat Barang diterima oleh Perusahaan. Apabila Barang ternyata dalam kondisi rusak atau tidak memenuhi spesifikasi dan ketentuan dalam PO berdasarkan pemeriksaan dari Perusahaan, maka Perusahaan berhak untuk mengembalikan Barang dan/atau meminta Pemasok untuk memperbaiki dan mengganti Barang secara keseluruhan atas biaya Pemasok; atau membatalkan pemesanan Barang tanpa kompensasi kepada Pemasok. Dalam hal Jasa, Perusahaan berhak meminta Pemasok untuk memperbaiki hasil pekerjaannya dalam batas waktu yang ditentukan oleh Perusahaan atas biaya Pemasok; atau Perusahaan berhak membatalkan PO ini tanpa kompensasi apapun kepada Pemasok. | 9. All Goods and/or Services delivered by the Supplier to the Company under this PO will be subject to the Company's inspection results. The Company has the right to inspect the Goods during the fabrication process and when the Goods are received by the Company. If the Goods are found to be in a damaged condition or do not meet the specifications and conditions in the PO based on inspection from the Company, the Company has the right to return the Goods and/or ask the Supplier to repair and replace the goods in their entirety at the Supplier's expense; or cancel an order for Goods without compensation to the Supplier. In the case of Services, the Company has the right to ask the Supplier to improve the results of its work within the time limit determined by the Company at the expense of the Supplier; or the Company reserves the right to cancel this PO without any compensation to the Supplier. |
| 10. Pemasok menjamin bahwa Pemasok akan selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan/atau menyerahkan dan/atau melaksanakan Pekerjaan dan/atau pengadaan Barang dan/atau Jasa kepada Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam PO. | 10. The Supplier guarantees that the Supplier will always carry out its obligations and/or submit and/or carry out the Works and/or procurement of Goods and/or Services to the Company in accordance with the provisions in the PO. |
| 11. Pemasok menjamin bahwa Barang yang diberikan oleh Pemasok (baik Barang/Jasa) merupakan produk asli yang dikuasai secara sah oleh Pemasok sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tidak dalam kondisi sengketa, tidak sedang dijaminkan, tidak dalam kondisi rusak dan bukan merupakan produk yang melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain. Pemasok bertanggung jawab dan membebaskan Perusahaan dari segala kerugian dan akibat yang timbul dari setiap klaim atau gugatan oleh pihak ketiga atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dan/atau kepemilikan Barang. | 11. The Supplier guarantees that the Goods provided by the Supplier (both Goods/Services) are original products that are legally controlled by the Supplier in accordance with the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia, not in a disputed condition, not being guaranteed, not in a damaged condition, and is not a product that violates the intellectual property rights of others. The Supplier shall be liable and hold the Company harmless from any losses and damages arising out of any claims or lawsuit by any third party for intellectual property rights infringement and/or ownership of the Goods. |
| 12. Pemasok memiliki semua hak, kepemilikan dan kepentingan termasuk hak kepemilikan, hak cipta dan hak kekayaan intelektual dan industri lainnya atas dokumen, gambar, perangkat lunak, laporan, informasi teknis, definisi, deskripsi, manual dan kekayaan intelektual lainnya yang Pemasok miliki atau ciptakan. Dokumen, gambar, perangkat lunak, laporan, informasi teknis, definisi, deskripsi, manual dan kekayaan intelektual lainnya yang diterima oleh Perusahaan tidak boleh, tanpa persetujuan dari Pemasok, digunakan untuk tujuan lain selain untuk pemasangan, commissioning, operasi atau pemeliharaan Barang atau Jasa. | 12. The Supplier shall have all rights, title and interest including ownership right, copyright and other intellectual and industrial property rights to documents, drawings, software, reports, technical information, definitions, descriptions, manuals and any other intellectual property that the Supplier has or creates. Documents, drawings, software, reports, technical information, definitions, descriptions, manuals and any other intellectual property received by the Company shall not, without the consent of the Supplier, be used for any other purpose than for the erection, commissioning, operation or maintenance of the Goods or Services. |
| 13. Pemasok menjamin bahwa Barang yang dipasok berdasarkan PO memenuhi standar kualitas barang, pengiriman dan penerimaan barang yang ditetapkan Perusahaan dalam PO. Pemasok menjamin bahwa Barang yang disediakan di bawah ini adalah barang baru, dalam kualitas dan kondisi yang baik, tidak kadaluarsa, dan bebas dari segala cacat. Jika terdapat cacat atau kekurangan, Perusahaan akan sesegera mungkin menyampaikan pemberitahuan kepada Pemasok, dan Pemasok harus dalam 7 (tujuh) hari berikutnya, harus memeriksa Barang yang ditolak. Jika Pemasok gagal untuk memeriksa Barang yang ditolak dalam batas waktu tersebut, Pemasok dianggap telah menerima klaim Perusahaan sebagai hasil akhir. Pemasok harus selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan atau jangka waktu yang disepakati oleh Perusahaan, mengembalikan atau mengganti Barang(-barang) yang ditolak dengan yang baru atau menutupi kekurangannya, jika tidak, akan memberikan hak kepada Perusahaan untuk meminta ganti rugi. Semua biaya tambahan yang timbul daripadanya karena cacat, ketidaksesuaian, atau kekurangannya harus menjadi tanggungan Pemasok. | 13. The Supplier guarantees that the Goods supplied under the PO meet the quality standards of the goods, delivery and receipt of goods set by the Company in the PO. The Supplier guarantees that the Goods furnished hereunder shall be brand new, be in good quality and condition, not expired, and free of all defects. If there is any defect(s), or shortage, the Company shall as soon as possible notify the Supplier, and the Supplier shall, within the next 7 (seven) days, inspect the rejected Good(s). Should the Supplier fail to inspect the rejected Good(s) within the above time limit, the Supplier is considered to have accepted the Company's claim as final result. The Supplier shall, by the latest 60 (sixty) days as of notification or the agreed period by the Company, refurnish or replace the rejected Good(s) with new ones or make up the shortage, failing which shall entitle the Company to claim for damages. All extra cost incurred thereof due to such defects, non-conformity, or shortage shall be on the Supplier's account. |
| 14. Pemasok memberikan garansi atas Barang yang diterima oleh Perusahaan, garansi tersebut berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Barang tersebut diterima oleh Perusahaan, garansi tersebut termasuk juga perbaikan/reparasi, penggantian spareparts dan juga penggantian Barang baru apabila tidak dapat diperbaiki. | 14. The Supplier warrants over the Goods received by the Company, the warranty is valid for 24 (twenty four) months from the time since the Goods are received by the Company, the warranty includes repairation, replacement of spare parts and also replacement with the new Goods if they cannot be repaired. |
| 15. Pemasok harus memasok Barang untuk tiba di alamat lokasi pengiriman dan dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam PO. Pemasok tidak diperkenankan untuk mengubah spesifikasi dari Barang dan/atau Jasa yang disebutkan dalam PO ini, batas waktu pengiriman, alamat lokasi pengiriman, harga maupun hal lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan. | 15. Supplier must supply the Goods to arrive at the delivery location address and within the time limit as specified in the PO. Suppliers are not allowed to change the specifications of the Goods and/or Services mentioned in this PO, delivery time limits, delivery location addresses, prices or other things without prior written approval from the Company. |
|
16. Keadaan Kahar a. Jika Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini karena sebab apa pun yang berada di luar kendali pihak yang tidak melakukan kewajibannya, termasuk kebakaran, ledakan, banjir, atau tindakan Tuhan, undang-undang, peraturan, atau undang-undang lainnya, pemerintah, perang atau huru-hara, kegiatan teroris, pemogokan, karantina wilayah, atau gangguan perburuhan, atau kegagalan utilitas publik atau operator umum ("Kejadian Keadaan Kahar"), pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya ini tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran dari PO ini. Jika Peristiwa Keadaan Kahar berlangsung lebih dari tiga puluh (30) hari atau diperkirakan akan berlangsung lebih lama dari tiga puluh (30) hari, maka salah satu Pihak berhak untuk segera mengakhiri PO dengan pemberitahuan tertulis sederhana dan tanpa salah satu Pihak berhak atas segala tuntutan atas kerusakan. Jika tidak, hak Para Pihak dan jadwal waktu baru serta tanggal pasokan harus disepakati, secara tertulis, antara Para Pihak dalam PO ini. b. Pelaksanaan kewajiban Para Pihak akan ditangguhkan selama Keadaan Kahar terus ada, dengan catatan bahwa masing-masing Pihak harus mengambil seluruh langkah dan upaya untuk membatasi dampak keadaan kahar dengan menempuh langkah-langkah alternatif. c. Jika PO ini atau bagiannya diakhiri oleh salah satu Pihak sebagaimana disebutkan di atas karena Keadaan Kahar, pengakhiran tersebut tidak mengurangi hak salah satu Pihak yang mungkin telah diperoleh hingga tanggal pengakhiran. d. Salah satu Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis tentang adanya Peristiwa Keadaan Kahar dengan rincian konsekuensi dan tindakan yang telah diambil oleh Pemasok untuk mengurangi dan mengambil langkah-langkah untuk membatasi akibat dan perkiraan jangka waktu keadaan Kahar dalam waktu tujuh (7) hari sejak terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan terjadinya Keadaan Kahar harus selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Ketentuan yang sama berlaku untuk terjadinya penghentian Keadaan Kahar. Pihak yang melakukan wanprestasi terhadap ketentuan ini tidak berhak mengajukan Keadaan Kahar. |
16. Force Majeure a. If the Parties hereto are prevented from performing any obligations hereunder due to any cause which is beyond the non-performing party's reasonable control, including fire, explosion, flood, or other acts of God, acts, regulations, or laws of any government, war or civil commotion, terrorist activity, strike, lock-out, or labor disturbances, or failure of public utilities or common carriers ("Events of Force Majeure"), such non-performing party shall not be liable for breach of this PO. If the Event of Force Majeure lasts for more than thirty (30) days or is expected to last longer than thirty (30) days, then either Party is entitled to immediately terminate the PO by simple written notice in writing and without either Party being entitled to any claim for damage. Otherwise both Parties' rights and new time schedules and supply dates shall be agreed upon, in writing, between the Parties hereto. b. The performance of the Parties’ obligations shall be suspended for as long as Events of Force Majeure continue to exist, it is being understood that each Party shall take all steps and efforts to limit the effect of Force Majeure by resorting to the alternative measures. c. If this PO or a part thereof is terminated by either Party, as stated above, due to Force Majeure, such termination shall be without prejudice to the rights of either Party which may have accrued up to the date of termination. d. Either Party shall notify the other Party in writing of the existence of Events of Force Majeure with details of consequences and Supplier's action to reduce and take steps to limit the consequences and estimated period of Force Majeure within seven (7) days as of the occurrence of such Events of Force Majeure was notified by the effected Party. For avoidance of doubt, the notice of occurrence of Events of Force Majeure shall not later than thirty (30) days after the occurrence of such Event of Force Majeure. The same provisions shall apply to the occurrence of termination of Force Majeure. A Party who is default these stipulations shall have no right to invoke Force Majeure. |
| 17. Kegagalan untuk memenuhi PO seluruhnya atau sebagian untuk alasan apapun, kecuali karena alasan yang berasal dari Perusahaan atau Keadaan Kahar, akan mengakibatkan pembatalan PO atau pembatalan bagian yang dimaksud. Dalam hal demikian, Pemasok berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang diterima dari Perusahaan atau bagian yang sesuai, dan apabila Perusahaan membeli kembali pesanan dari sumber lain, setiap kenaikan biaya yang akan terjadi dari transaksi baru juga akan dibebankan kepada Pemasok. | 17. Failure to fulfill the PO in all or portion of it for whatever reason, except by reason originating from the Company or Force Majeure, will result in the cancellation of the PO or the corresponding portion of it. In such event, the Supplier is obliged to return all payment received from the Company or the corresponding portion, and should the Company re-purchase the order from other sources, any increased cost that will occur from the new transaction shall also be charged to the Supplier. |
| 18. Perusahaan diperbolehkan melakukan penundaan Pekerjaan kepada Pemasok dengan pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelum penundaan tersebut. Maksimal waktu penundaan Pekerjaan adalah 2 (dua) bulan dari surat pemberitahuan tersebut. | 18. The Company is allowed to suspend the Work to the Supplier with 7 (seven) days notice before the delay. The maximum time for delaying the Work is 2 (two) months from the notification letter. |
| 19. Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, maka Pemasok bersedia dikenakan denda sebesar 0,2% dari nilai Barang yang terlambat dikirimkan berdasarkan PO untuk setiap hari kalender keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, dengan maksimum denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai PO. Dengan ini Pemasok memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk langsung memotong pembayaran denda tersebut dari pembayaran nilai PO yang masih terhutang. | 19. In the event of a delay in the completion of the Works, the Supplier is willing to be subject to a penalty of 0.2% of the value of the goods that is late in sending based on the PO for each calendar day of delay in the completion of the Works, with a maximum penalty of 10% (ten percent) of the value of the PO. The Supplier hereby authorizes the Company to directly deduct the payment of the penalty from the payment of the outstanding PO value. |
|
20. Apabila denda keterlambatan yang akan dikenakan telah mencapai denda maksimum sebagaimana diatur di Pasal ini, maka Perusahaan berhak secara sepihak dan tanpa perlu adanya pemberitahuan kepada dan/atau persetujuan dari Pemasok, melakukan hal-hal sebagai berikut, termasuk namun tak terbatas pada: a. Mengambil alih seluruh atau sebagian Pekerjaan yang belum diselesaikan Pemasok dan selanjutnya menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan Pekerjaan dan semua biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Pekerjaan oleh Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk tersebut menjadi beban tanggung jawab Pemasok; b. Mengakhiri PO ini secara sepihak tanpa persetujuan Pemasok; atau c. Meminta pertanggungjawaban Pemasok atas kerugian yang mungkin timbul dari keterlambatan dimaksud. Pengenaan denda ini tidak mengesampingkan hak lain yang dimiliki Perusahaan untuk mendapatkan ganti rugi atas keterlambatan ataupun wanprestasi Pemasok berdasarkan PO ini. |
20. If the late penalty to be imposed has reached the maximum penalty as stipulated in this Article, the Company has the right unilaterally and without the need for notification to and/or approval from the Supplier, to do the following, including but not limited to: a. Taking over all or part of the Work that has not been completed by the Supplier and subsequently appointing another party to complete the Work and all costs required to complete the Work by the Company or such other appointed party shall be the responsibility of the Supplier; b. Terminate this PO unilaterally without the approval of the Supplier; or c. Hold the Supplier responsible for any losses that may arise from such delays. The imposition of penalties under the PO does not waive the other right of the Company to get compensation for the delay or default of this Supplier based on this PO. |
| 21. Pemasok menyatakan menyanggupi dan menjamin kepada Perusahaan bahwa Pemasok akan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (beserta setiap dan seluruh peraturan-peraturan yang terkait dengannya dari waktu ke waktu) maupun peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pencucian uang, yang berlaku di Republik Indonesia. | 21. The Supplier declares that it undertakes and guarantees to the Company that the Supplier will comply with the applicable laws and regulations including but not limited to laws and regulations related to the eradication of corruption as regulated in Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption (along with any and all regulations related to it from time to time) as well as laws and regulations in the field of money laundering, which apply in the Republic of Indonesia. |
|
22. Jika Pemasok atau organisasi Pemasok telah memberikan keuntungan (hadiah, komisi dll) kepada karyawan Perusahaan atau anggota keluarganya, Perusahaan berhak untuk melakukan tindakan berikut: a. Perusahaan dapat atas kebijakannya sendiri mengakhiri semua kontrak dan/atau PO dengan Pemasok; b. Pemasok akan mengembalikan seluruh pembayaran terkait dengan transaksi/proyek yang bersangkutan, yang diterima sebelumnya dari Perusahaan; c. Pemasok akan menggunakan upaya terbaik untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Perusahaan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap setiap karyawan yang terlibat. |
22. If the Supplier or the Supplier 's organization has provided benefits (gifts, commission etc.) to the Company's employee(s) or members of their family, the Company reserves the right to execute the following actions: a. The Company may at its sole discretion terminate all contract and/or any PO (s) placed to the Supplier; b. The Supplier shall return all payments related to the transaction/project in questions, received previously from the Company; c. The Supplier shall use its best efforts to fully co-operate with the Company to file criminal proceedings against any employee(s) who has been involved. |
| 23. Pemasok dengan ini setuju dan menyanggupi (secara tidak dapat ditarik kembali kepada Perusahaan) untuk mengganti, membebaskan dan melepaskan Perusahaan atas segala tuntutan dan/atau kerugian yang diderita dan/atau dialami Perusahaan atau, pegawai-pegawainya, afiliasinya, perwakilan-perwakilannya yang sah, dewan direksi dan komisarisnya masing-masing, yang timbul dari atau sehubungan dengan (baik langsung maupun tidak langsung) dari kelalaian Pemasok untuk mentaati atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya maupun hal-hal lainnya yang sebagaimana dinyatakan dalam PO dan/atau Syarat dan Ketentuan ini atau kegagalan Pemasok untuk mentaati hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. | 23. The Supplier hereby agrees and undertakes (irrevocably to the Company) to replace, indemnify and release the Company for all claims and/or losses suffered and/or suffered by the Company or its employees, affiliates, representatives who law, the board of directors and their respective commissioners, arising from or in connection with (either directly or indirectly) from the Supplier's failure to comply with or carry out its obligations or other matters as stated in the PO and/or this Terms and Conditions or the Supplier's failure to comply with the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia. |
| 24. Pemasok dilarang untuk mengalihkan baik sebagian ataupun seluruh kewajibannya yang diatur dalam PO ini kepada pihak lain manapun, tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan. | 24. Supplier is prohibited from transferring either part or all of their obligations as stipulated in this PO to any other party, without prior written approval from the Company. |
| 25. PO ini hanya dapat diubah dan/atau ditambah apabila disetujui bersama oleh Para Pihak dan perubahan tersebut dinyatakan dalam suatu pernyataan/perjanjian tambahan atau supplemental yang ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil/kuasa mereka yang sah. | 25. This PO can only be amended and/or added if mutually agreed by the Parties and such changes are stated in an additional or supplemental statement/agreement signed by the Parties or their legal representatives/proxies. |
| 26. PO ini berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam PO ini. Perusahaan berhak untuk mengakhiri PO ini lebih awal dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok. Atas pengakhiran lebih oleh Perusahaan dimaksud, Pemasok hanya berhak untuk menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah diselesaikan hingga tanggal pengakhiran PO. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai persyaratan berakhirnya perjanjian melalui putusan pengadilan. Terlepas dari ketentuan apapun yang bertentangan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak berdasarkan pasal-pasal dalam PO maupun Syarat dan Ketentuan ini tetap berlaku setelah pengakhiran PO ini hingga Barang dan/atau Jasa diterima oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan PO. | 26. This PO shall be affective until the expiration date of the term as stipulated in this PO. The Company reserves the right to early terminate this PO by giving written notice to the Supplier. Upon such early termination by the Company, the Supplier is only entitled to receive payments for the Works that has been completed until the date of the early termination of the PO. The Parties agree to waive the provisions in Article 1266 of the Civil Code regarding the terms of the termination of the agreement through a court decision. Notwithstanding anything to the contrary, the rights and obligations of each party under each of the clauses under this PO and Terms and Conditions will continue in effect and survive termination of this PO until the acceptance of the Goods and/or Services by the Company in accordance with this PO. |
| 27. PO ini diatur dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. | 27. This PO is regulated and subject to the laws of the Republic of Indonesia. |
| 28. Semua perselisihan antara Para Pihak mengenai PO ini akan diselesaikan dengan cara berunding dan musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara berunding dan musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pertama kali Para Pihak melakukan musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. | 28. All disputes between the Parties regarding this PO will be resolved by negotiation and deliberation. If the dispute cannot be resolved by negotiation and deliberation by the Parties within 30 (thirty) days of the first meeting, the dispute will be resolved through the District Court of Central Jakarta. |
| 29. Apabila terdapat ketentuan di PO ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht dinyatakan tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum, maka hal itu tidak menyebabkan tidak berlakunya ketentuan lain atau keseluruhan dari PO ini. Para Pihak akan berkonsultasi dan berupaya sedemikian rupa sehingga ketentuan tersebut sesuai dengan maksud dari Para Pihak, atau Para Pihak akan menyepakati ketentuan pengganti sesuai dengan kehendak dari Para Pihak yang mendasari dibuatnya PO ini. | 29. If there is a provision in this PO that is contrary to the applicable laws and regulations, or based on a court decision that has been declared invalid or has no legal force, then it does not invalidate the other provisions or the entirety of this PO. The Parties will consult and endeavor in such a way that the provision is in accordance with the intentions of the Parties, or the Parties will agree on a replacement provision in accordance with the wishes of the Parties upon which this PO is made. |
| 30. Jika terjadi ketidaksesuaian antara PO dan Syarat dan Ketentuan, PO akan mengesampingkan ketentuan yang diberlakukan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini. | 30. In case of discrepancy between the PO and the Terms and Conditions, the PO shall override the provisions imposed under this Terms and Conditions. |
| 31. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa mereka memiliki kuasa dan wewenang penuh untuk melakukan transaksi ini dan untuk mematuhi semua kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, dan semua persetujuan dan tindakan pemerintah, perusahaan, dan lainnya yang sesuai atau diperlukan untuk mengesahkan pelaksanaan, pengiriman, dan pelaksanaan PO oleh Para Pihak telah diperoleh dan/atau diambil. | 31. The Parties represent and warrant that they have full power and authority to enter into this transaction and to comply with all obligations hereunder, and all governmental, corporate and other approvals and action appropriate or necessary to authorize the execution, delivery and performance of the PO by the Parties have been obtained and/or taken. |
| 32. PO ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Para Pihak mengenai hal pokok dari PO ini dan menggantikan semua perjanjian/kesepakatan sebelumnya baik tertulis maupun lisan sehubungan dengan hal pokok dalam PO ini. | 32. This PO constitutes the entire agreement between the Parties regarding the subject matter of this PO and supersedes all previous written and oral agreements/agreements with respect to the principal matters in this PO. |
| 33. Setiap orang yang bukan merupakan pihak dalam PO tidak memiliki hak untuk melaksanakan ketentuan apa pun berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini. | 33. Any person who is not a party to the PO shall have no rights to enforce any of its terms under this Terms and Conditions. |
| 34. PO ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan terhadap versi Bahasa Indonesia, versi Bahasa Indonesia dari PO ini akan berlaku sepanjang mengenai ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan tersebut. | 34. This PO is prepared in both English language and Indonesian language. In the case of any discrepancy or inconsistency against Indonesian language version, the Indonesian language version of this PO shall prevail to the extent of such discrepancy or inconsistency. |
| 35. PO ini dapat ditandatangani oleh masing-masing Pihak dalam lembaran berbeda, masing-masing akan dianggap dokumen yang asli dari PO ini, dan bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama dengan syarat kedua belah Pihak telah menandatangani bagiannya. | 35. This PO may be signed by each Party in any number of copies or counterparts, and each of such copies and counterparts duly executed shall be considered the original document of this PO, and together constitute the same instrument provided that both parties have signed its part. |
| 36. Pemasok harus mengikuti semua ketentuan yang tidak hanya terbatas pada semua kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (“K3L”), tetapi juga seluruh kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. | 36. The Supplier shall comply with all provisions, not only limited to all Occupational Health, Safety and Environment (“K3L”) policies, but also all policies stipulated by relevant applicable law. |
|
Dated: ............................................ 20... Signed by: Name : .................................................... Position : ................................................ Company Name: .................................... |
Management System:
ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 | ISO 50001:2018 TÜV Rheinland CERTIFIED |
|
Head Office: Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 23rd Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia Telp: +62 (21) 31990392 / 39834675 ● Fax: +62 (21) 3925633 |
Site Office: Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung MAS 74561, Kalimantan Tengah, Indonesia. Telp: +62 (21) 31990392 Ext. 3515 ● Fax: +62 (21) 3925633 |